”KUA bisa menyelenggarakan fungsi lintas agama berdasarkan instruksi dari Menteri Agama. Ini akan memperluas cakupan layanan KUA,” ujar dia.
KUA juga akan turut berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat melalui program pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui penerapan sistem peringatan dini.
KUA harus mendorong moderasi beragama dan kerukunan umat. Ketahanan nasional semakin kuat apabila kondisi nasional kondusif.
Nama KUA Tanpa Kecamatan
Untuk menciptakan layanan tanpa batas wilayah, PMA Ortaker KUA 2024 juga menghapus kata kecamatan dari nama KUA.
KUA tanpa nama kecamatan menjadi hal penting untuk mengakomodasi 1.300 kecamatan yang belum memiliki KUA.
Layanan KUA kini dapat diakses masyarakat di mana pun, tanpa terbatas wilayah administratif.
Wildan menegaskan hanya beberapa layanan seperti pencatatan nikah dan wakaf yang tetap memerlukan batasan wilayah.
Layanan lainnya dapat diakses di KUA mana saja, bahkan tersedia dalam bentuk digital atau layanan mobile.
Wildan juga menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia di KUA, termasuk kepala, penghulu dan penyuluh agama. Setiap penyuluh akan melayani sesuai agamanya.
