Baca Juga: Ciamis Segera Buka Tes CPNS 2024, Jumlah Formasi Melebihi Kuota Kota Kabupaten Tasikmalaya
Dia meyakini perbedaan sanksi ini akan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, aturan sanksi ini terus disosialisasikan.
”Ini akan menjadi kerawanan-kerawanan yang memang harus diantisipasi oleh kita semua,” ungkap Dodi.
Selama ini kerawanan Pilkada yang sering muncul dan dipetakan Bawaslu adalah netralitas ASN, termasuk netralitas kepala desa.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tambah dia, kasus pelanggaran netralitas diproses sampai ke pengadilan.
Dodi juga mewanti-wanti agar ASN di Kabupaten Tasikmalaya tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon.
Saat ini Bawaslu sudah memetakan kerawanan pelanggaran Pilkada dan Pilgub yang akan menjadi perhatian serius.
Pelanggaran itu mulai dari netralitas ASN, politik uang, kampanye di tempat ibadah, intimidasi hingga bencana alam.
