Dia juga meminta 5 satuan kerja perangkat daerah belum mengembalikan aset daerah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
”Kami minta anggota dewan terpilih melakukan penyelidikan dan menangkap oknum yang tidak mengembalikan aset itu,” kata dia.
Massa aksi pun meminta menyelidiki pemotongan dana hibah bankeu di desa-desa tahun 2021. Mereka menilai permasalahan itu belum selesai.
Selanjutnya, Wildan menyoroti infrastruktur yang masih butut dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia juga menyoroti keterlambatan pembayaran upah guru honorer. Saat pencairan upah guru honorer kadang empat bulan sekali bahkan sampai setahun sekali.
Wildan meminta seluruh anggota dewan terpilih mendorong penyelesaian sarana olahraga yang saat ini mangkrak.
RADARSINGAPARNA.COM - Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PUTRLH)…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menggelar Pelatihan Initial…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatat prestasi dengan menyabet gelar Juara Umum Anugerah…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama tim gabungan menggelar operasi penertiban kendaraan untuk meningkatkan kepatuhan…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Agama mulai menyusun materi edukasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Indonesia memutuskan mengubah komposisi delegasi yang akan menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi…
This website uses cookies.