Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian aspek legalitas lahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mencari solusi atas persoalan legalitas lahan yang masih dihadapi.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun mengatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian PKP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Lurah Kebon Sirih.
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Kabupaten Garut kembali mengukuhkan capaian di tingkat Provinsi Jawa Barat melalui penghargaan…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menargetkan rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 100 Mbps…
RADARSINGAPARNA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran dari sektor pariwisata mencapai sekitar Rp4,5 miliar…
RADARSINGAPARNA.COM - Ampera Waterpark Tasikmalaya dipadati wisatawan selama masa libur sekolah dengan mayoritas pengunjung datang…
RADARSINGAPARNA.COM - Program diskon tarif penyeberangan selama masa libur sekolah telah dimanfaatkan oleh 1.086.400 penumpang…
RADARSINGAPARNA.COM - Suasana Pantai Santolo di Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, dipenuhi ribuan masyarakat…
This website uses cookies.