Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian aspek legalitas lahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mencari solusi atas persoalan legalitas lahan yang masih dihadapi.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun mengatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian PKP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Lurah Kebon Sirih.
RADARSINGAPARNA.COM - Raihan 13 medali mengantarkan Kontingen Kabupaten Tasikmalaya menutup ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah…
RADARSINGAPARNA.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun 2026. Mereka juga…
RADARSINGAPARNA.COM – Ribuan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaku UMKM, BUMDes, pemasok bahan pangan…
RADARSINGAPARNA.COM – Rencana pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada…
RADARSINGAPARNA.COM – New Honda Vario Evo 160 resmi hadir sebagai generasi terbaru skutik premium 160…
RADARSINGAPARNA.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun…
This website uses cookies.