Menurut Meutya, pendekatan berbasis risiko diterapkan agar setiap platform terdorong menghadirkan sistem layanan yang semakin ramah terhadap anak.
“Kita tidak hanya menunda akses anak saja, tapi kita juga ingin ada perubahan perilaku dari platform. Jadi kita membuat aturannya itu berdasarkan risiko atau risk based,” kata Meutya.
Ia menjelaskan proses pemeriksaan dokumen self assessment masih berlangsung sebelum pemerintah menetapkan tingkat risiko masing-masing platform.
” Kita saat ini tengah memeriksa berkas dari seluruh platform yang sudah masuk itu untuk menilai apakah ini resiko tinggi atau tidak,” ujarnya.
Meutya menegaskan keberhasilan penerapan PP TUNAS membutuhkan dukungan masyarakat, media, orang tua, serta komitmen platform digital dalam memperkuat pelindungan anak.
Ia juga mengapresiasi Pameran Foto Jurnalistik Antara bertema Perisai Tunas yang dinilai mampu meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga anak di ruang digital.
Menurutnya, karya foto jurnalistik tersebut memperlihatkan perubahan positif setelah PP TUNAS diterapkan, termasuk meningkatnya kepedulian masyarakat dan upaya sekolah membatasi penggunaan gawai selama kegiatan belajar.
Page: 1 2
RADARSINGAPARNA.COM – New Honda Vario Evo 160 resmi hadir sebagai generasi terbaru skutik premium 160…
RADARSINGAPARNA.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Sosial mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 melalui rapat…
RADARSINGAPARNA.COM - Para peraih medali Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi Jawa…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah memastikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri layanan rehabilitasi sosial bagi 48 anak asuh lulusan…
This website uses cookies.