Karena itu, data teknis yang diajukan harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dia mengingatkan bahwa panjang jalan yang diusulkan harus dihitung secara tepat.
Pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memastikan keakuratan data.
Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar usulan bantuan keuangan dapat diproses dan dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi.
Arip menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat akan mengawal berbagai usulan yang telah lolos proses verifikasi.
Dia menjelaskan usulan dari desa-desa di Jawa Barat nantinya akan dibahas bersama pemerintah provinsi dalam pembahasan program dan anggaran.
Aspirasi dari wilayah yang dikunjungi saat reses juga akan diperjuangkan agar memperoleh perhatian dalam program bantuan keuangan provinsi.
Selain perbaikan jalan, masyarakat mengusulkan pembangunan irigasi tersier untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Arip mengatakan pemerintah desa dapat menyampaikan usulan tersebut melalui jalur yang telah ditentukan kepada pemerintah provinsi.
RADARSINGAPARNA.COM - Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PUTRLH)…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menggelar Pelatihan Initial…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatat prestasi dengan menyabet gelar Juara Umum Anugerah…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama tim gabungan menggelar operasi penertiban kendaraan untuk meningkatkan kepatuhan…
RADARSINGAPARNA.COM - Kementerian Agama mulai menyusun materi edukasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor…
RADARSINGAPARNA.COM - Pemerintah Indonesia memutuskan mengubah komposisi delegasi yang akan menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi…
This website uses cookies.