Karena itu, data teknis yang diajukan harus sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dia mengingatkan bahwa panjang jalan yang diusulkan harus dihitung secara tepat.
Pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memastikan keakuratan data.
Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar usulan bantuan keuangan dapat diproses dan dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi.
Arip menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat akan mengawal berbagai usulan yang telah lolos proses verifikasi.
Dia menjelaskan usulan dari desa-desa di Jawa Barat nantinya akan dibahas bersama pemerintah provinsi dalam pembahasan program dan anggaran.
Aspirasi dari wilayah yang dikunjungi saat reses juga akan diperjuangkan agar memperoleh perhatian dalam program bantuan keuangan provinsi.
Selain perbaikan jalan, masyarakat mengusulkan pembangunan irigasi tersier untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Arip mengatakan pemerintah desa dapat menyampaikan usulan tersebut melalui jalur yang telah ditentukan kepada pemerintah provinsi.
RADARSINGAPARNA.COM— Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bangkit dan memperlihatkan sinyal pemulihan setelah sempat mengalami…
RADARSINGAPARNA.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan harga obat di Indonesia masih berada dalam batas yang…
RADARSINGAPARNA.COM— Kedatangan Bojan Hodak ke Persib pada awal musim 2023/24 menjadi awal dari perubahan besar…
RADARSINGAPARNA.COM – Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran…
RADARSINGAPARNA.COM— Semangat untuk menanamkan keberanian bermimpi, sportivitas, kerja sama, serta sikap pantang menyerah kepada generasi…
RADARSINGAPARNA.COM - Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah menjadi pengingat bagi umat Islam…
This website uses cookies.