Desakan Pengawasan Dapur MBG Menguat, Legalitas SPPG di Kabupaten Tasikmalaya Dipersoalkan

“Kami mendorong secara gerakan moral sudah beberapa kali menyampaikan terkait regulasi dan izin, namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan yang signifikan, masih banyak SPPG yang izinnya belum semua dipenuhi,” jelasnya.

Soroti SLHS dan PBG yang Belum Lengkap

Dadi menilai masih terdapat dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan bahwa kelengkapan izin menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat program.

Dadi berharap berbagai kasus seperti keracunan makanan, makanan kedaluwarsa, hingga temuan lalat atau ulat dalam makanan tidak lagi terjadi apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Jadi kami berangkat dari sana, sehingga tergerak mendorong secara moral melalui audiensi ini. Karena masalah izin bukan masalah enteng, tetapi serius karena menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat dan siswa generasi penerus bangsa,” paparnya.

Ia juga mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak mengabaikan kualitas pelayanan di lapangan.

“Jangan sampai MBG ini menjadi program strategis nasional, untuk pemenuhan gizi anak. Sekarang di lapangan malah banyak SPPG mengabaikan kualitas, izin dan lainnya, sehingga malah masyarakat yang menjadi korban,” katanya.