Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan yang menyebut pemadaman terjadi akibat kekurangan pasokan bahan bakar pembangkit listrik.
Menurutnya, kebutuhan batu bara untuk operasional PLN telah diantisipasi pemerintah melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” terang Bahlil.
Pemerintah menegaskan persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional sehingga PLN diminta segera menyelesaikannya serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi.
Dengan langkah tersebut, layanan kelistrikan diharapkan kembali normal, lebih andal, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat di berbagai daerah.
