Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam, memperkuat pengelolaan irigasi, serta menjadikan informasi iklim sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Faisal menambahkan Indonesia memiliki 699 Zona Musim sehingga strategi mitigasi harus disusun sesuai karakteristik iklim di masing-masing wilayah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
BMKG juga merekomendasikan penguatan pencegahan karhutla, pengendalian emisi kendaraan, pengembangan transportasi publik, peningkatan kewaspadaan terhadap ISPA dan heatstroke, serta pengintegrasian informasi iklim dalam perencanaan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya air.
