Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian aspek legalitas lahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat guna mencari solusi atas persoalan legalitas lahan yang masih dihadapi.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun mengatakan pemerintah daerah akan melakukan kajian lanjutan terhadap status legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program BSPS.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian PKP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Lurah Kebon Sirih.
