Ia menilai jumlah tersebut merupakan kekuatan strategis yang harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di industri pelayaran global yang semakin modern dan kompetitif.
Pemerintah, kata dia, terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi layanan, serta pengawasan terhadap penerapan standar internasional di sektor maritim.
“Pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pelaut, keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan juga menjadi prioritas utama,” tegas Masyhud.
Penguatan kompetensi pelaut juga dilakukan melalui pembinaan terhadap lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang tersebar di berbagai daerah.
Kementerian Perhubungan mendorong lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar internasional melalui peningkatan fasilitas pendidikan, kapasitas instruktur, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri pelayaran modern.
