Penandatanganan itu menjadi bentuk keseriusan badan publik dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut sekaligus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Melalui partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berupaya terus menyempurnakan tata kelola pelayanan informasinya.
Langkah itu diharapkan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan di Jawa Barat yang semakin informatif, transparan, dan akuntabel serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
