Dadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga seluruh SPPG di Kabupaten Tasikmalaya memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami akan terus kawal sampai semua SPPG di Kabupaten Tasikmalaya ini memenuhi izin yang sudah diatur di BGN dan Perpres tahun 2025 tentang Tata Kelola Program MBG,” tambah Dadi.
Ia bahkan menyebut kemungkinan aksi yang lebih besar akan dilakukan apabila aspirasi yang telah disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut.
“Kami akan bergerak melakukan aksi lebih besar. Karena penyampaian aspirasi langsung lewat aksi adalah cara terakhir jika melalui audiensi tidak ada tindak lanjut,” ancam Dadi.
Selain soal legalitas, Dadi juga meminta adanya tindak lanjut di daerah setelah muncul kasus dugaan korupsi program MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.
“Jangan sampai ada permainan di bawah, bahkan dugaannya ada jual beli titik. Jadi kenapa ada SPPG atau dapur MBG yang belum menempuh izin sudah bisa beroperasi berjalan?,” tanya Dadi.
Ia mengaku menerima informasi bahwa baru enam dapur MBG di Kabupaten Tasikmalaya yang telah mengantongi izin lengkap meski program tersebut telah berjalan hampir dua tahun.
