Koordinator massa lainnya, Oos Basor, meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya memanggil seluruh pengelola dapur MBG yang beroperasi di daerah itu.
“Karena ini terlihat sangat masif ada tindakan melanggar aturan dan peraturan presiden, terkait izin, SLHS dan PBG nya. Bahkan ada dugaan tindak korupsinya,” ungkap Oos.
Melihat berbagai persoalan yang berkembang, Oos bahkan mengusulkan agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tasikmalaya dihentikan sementara.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik SH MH, menyatakan pihaknya menyambut baik dukungan masyarakat dalam pengawasan program MBG.
“Dalam audiensi ini kami menyambut hangat atas dukungan masyarakat yang mana akan ditindaklanjuti dengan menunggu penyerahan data tentang permasalahan (Pengelolaan Dapur MBG, Red) yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari forum ini,” terang Niko.
Ia menjelaskan bahwa kejaksaan saat ini masih melakukan pengumpulan data untuk mendukung proses penanganan perkara yang sedang berjalan.
“Pada intinya kami sedang mengumpulkan data. Ketika secara institusi mandiri mengumpulkan data ditambah data laporan dari masyarakat nanti akan disampaikan berjenjang ke Kejagung untuk mendukung penanganan perkara MBG. Kita harapkan sampai ke Kabupaten Tasikmalaya,” tambah Niko.
