RADARSINGAPARNA.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran menyoroti laporan terkait dugaan kelangkaan obat di sejumlah puskesmas.
Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena sebagian pasien harus membeli obat di apotek dengan biaya sendiri.
Anggota Komisi IV DPRD Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh kepala puskesmas untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi.
Menurutnya, persoalan ini berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: Satu Tahun Cecep-Asep Pimpin Tasikmalaya, DPRD Apresiasi Capaian di Tengah Keterbatasan Anggaran
Pengadaan Obat Belum Direalisasikan
Dari hasil pertemuan dengan para kepala puskesmas, Komisi IV memperoleh informasi bahwa pengadaan kebutuhan operasional seperti obat-obatan dan alat kesehatan belum direalisasikan sejak Januari hingga April 2026.
Iwan menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian karena setiap puskesmas menerima dana kapitasi dari BPJS Kesehatan yang dicairkan setiap bulan.
Selain itu, puskesmas memperoleh dana nonkapitasi untuk mendukung pelayanan.
Sesuai aturan yang berlaku, sedikitnya 60 persen dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan atau remunerasi pegawai.
