Sistem tersebut menggunakan mekanisme pertukaran data yang menghubungkan berbagai basis data nasional dalam satu platform terintegrasi.
Penentuan kelayakan penerima bantuan juga mengacu pada data desil kesejahteraan yang disusun Badan Pusat Statistik.
Seluruh proses verifikasi berlangsung dalam hitungan detik dan menghasilkan keputusan yang dapat ditelusuri secara jelas.
Pada simulasi yang dilakukan, hasil pengajuan menunjukkan status tidak layak menerima bantuan sosial.
Sistem kemudian menampilkan berbagai faktor yang menjadi dasar keputusan, mulai dari kepemilikan aset hingga tingkat konsumsi listrik.
Pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan kepastian informasi bagi masyarakat maupun petugas pelaksana di lapangan.
Dari sisi pengawasan, anggota DPR menilai keterbukaan data dan alasan penetapan status penerima menjadi langkah positif dalam meningkatkan akuntabilitas program bansos.
Kemensos juga menyediakan fitur sanggah bagi masyarakat yang merasa data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data yang langsung terhubung dengan sistem nasional.
